Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Terkait defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Faldo Maldini, mengklaim telah merancang dua jurus jitu untuk menyelesaikan persoalan. Dua jurus tersebut meliputi sisi penggunaan dan sisi pembiayaan.
Baca: Atasi Defisit BPJS dalam 200 Hari, Sandiaga Dinilai Tak Realistis
Dari sisi penggunaan, Faldo mengatakan pemerintah di bawah naungan Prabowo - Sandiaga akan memperkuat perekaman data pengguna BPJS Kesehatan. "Kami dapat merekam aktivitas warga secara real time,” ujar Faldo dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin, 18 Maret 2019.
Data seluruh pengguna BPJS itu akan terekam dalam kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang direncanakan menjadi kartu multiguna. Adapun dari pemanfaatan e-KTP, pemerintah tidak hanya bisa mengefektifkan perekaman data pengguna BPJS, tapi juga bakal leluasa melacak obat apa saja yang telah dikonsumsi oleh warga yang memiliki kartu identitas ini.
Dari kartu itu pula, BPN merancang pemerintah dapat memotong pajak masyarakat secara langsung untuk semua lapisan. “Tidak hanya yang sakit, potongan pajak berlaku juga untuk warga yang sehat,” kata dia.
Sementara itu, menurut Faldo, masyarakat yang tercatat tak pernah sakit akan diberi penghargaan atau reward. "Jadi, kita ada reward-nya bila itu bisa direkam,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Faldo mengatakan BPN akan mendorong masyarakat membayar premi dengan cara yang tak biasa. Misalnya, pihak yang rutin membayar BPJS Kesehatan akan diiming-imingi memperoleh potongan harga. Faldo mengklaim cara ini sebagai alternatif yang kreatif.
Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional itu yakin dua jurus ini akan menjadi solusi yang pas. "Kalau dua hal ini bisa dikerjakan, Insya Allah jaminan kesehatan kita dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno sebelumnya mengumbar janji, bila ia dan Prabowo memenangi kontestasi Pilpres 2019, keduanya akan mengentaskan persoalan defisit BPJS dalam waktu 200 hari kerja. Defisit BPJS Kesehatan yang saat ini dipikul pemerintah tercatat sebesar Rp 16,5 triliun.
Sandiga optimistis bisa menuntaskan defisit lantaran ia mengklaim memahami akar masalah jaminan kesehatan ini. Salah satu cara yang akan ia lakukan ialah dengan memanggil anak-anak Indonesia yang telah menjadi aktuaria di Hong Kong.
Iklan
